SEMARANG - Hampir seluruh tempat hiburan di kota Semarang baik karaoke, bar, restaurant, diskotik, café dan tempat hiburan sejenis tidak mengantongi perijinan lengkap. Hal itu diketahui setelah komisi A DPRD kota Semarang melakukan sidak kesejumlah tempat hiburan bersama dinas-dinas terkait baru-baru ini. Dalam sidak tersebut kebanyakan tempat hiburan tidak memiliki surat ijin usaha penjualan (SIUP) minuman beralkohol. Pihak pengelola hanya bisa menujukan surat ijin distribusi dari Dirjen Bea Cukai Departemen Keuangan saja.

Anggota komisi A DPRD kota Semarang Novriadi menjelaskan, tempat-tempat hiburan tersebut jelas melanggar aturan. Pasalnya, dalam Kepres No 3 tahun 97 tentang pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol mengatur tempat penjualan miras dari Bupati ataupun Walikota, sedangkan tempat-tempat tersebut rata-rata tidak mengantongi ijin. Oleh karena itu pihaknya menghimbau kepada pemerintah kota Semarang untuk menindaklanjuti temuan tersebut. “Banyak permasalahan yang sederhana tentang perijinan terhadap adanya ijin usaha dibeberapa tempat dari Bea Cukai” tutur Novriadi kepada Rasika FM.

Novriadi menambahkan, disinyalir hampir semua tempat hiburan dikota Semarang tidak mengantongi perijinan lengkap termasuk ijin gangguan HO dari ligkungan, apalagi jika melihat Kepres No 3 tahun 97 pasal 5 yang menyebutkan, tempat hiburan tertentu lainnya yang ditentukan Bupati ataupun Walikota dilarang berdekatan dengan tempat peribadatan, sekolah atau rumah sakit. (Erwin Ma’arif)